Pemerintah Kabupaten Konawe menggelar orientasi PPPK gelombang II di Gedung Wekoila, Unaaha. Bupati Yusran Akbar menegaskan bahwa PPPK adalah tulang punggung birokrasi, bukan sekadar tenaga tambahan. Ia mengajak aparatur mengubah paradigma menuju kerja profesional dan berintegritas demi mewujudkan visi daerah.
Konawe, PERSADA KITA.ID – Pemerintah Kabupaten Konawe menggelar Orientasi dan Keselarasan Visi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) gelombang II di Gedung Wekoila, Unaaha, Senin (3/8/2026) kemarin. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Konawe.
Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, ST, dalam pemaparannya ditengah ratusan peserta orientasi menegaskan bahwa PPPK memiliki peran strategis dalam birokrasi daerah. Menurutnya, PPPK bukan lagi sekadar tenaga tambahan, melainkan tulang punggung dan mesin penggerak utama pemerintahan menuju Konawe yang maju, sejahtera, adil, dan berkelanjutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mengusung tema “Peran Strategis PPPK: Mewujudkan Visi Kabupaten Konawe Melalui Pelayanan Profesional dan Berintegritas”, orientasi ini dihadiri Sekda Konawe, Dr Ferdinand, Plt Kepala BKPSD Erjuna Rasdjan, plt Kadis PU Robin Hermansyah, Kadis Kominfo, Suparjo dan sejumlah kepala OPD, serta para PPPK dari berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga administrasi teknis. Bupati mengajak seluruh aparatur untuk mengubah paradigma lama menuju pola pikir baru yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil.
Dalam paparannya, Bupati Yusran Akbar menjabarkan 4 Pilar Visi Kabupaten Konawe yang harus diimplementasikan oleh setiap PPPK dalam menjalankan tugasnya:
Pertama, Membangun Daya Saing Daerah dengan mendorong kompetensi berkelanjutan, inovasi pelayanan, dan transformasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Kedua, Penggerak Kesejahteraan di Semua Sektor, melalui kolaborasi lintas sektor di bidang pendidikan sebagai ujung tombak SDM, kesehatan, pertanian dan pangan, serta tata kelola administrasi yang akurat.
Ketiga, Penguatan Profesionalisme dan Disiplin, yang mengharuskan setiap aparatur hadir dengan kinerja terukur, menjaga netralitas, serta menghindari praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dan penyebaran hoaks.
Dan keempat, Integritas dan Pengabdian, di mana PPPK diingatkan untuk tidak bertanya tentang apa yang akan diperoleh dari pemerintah daerah, melainkan apa yang dapat diberikan kepada masyarakat Konawe.
Kabupaten Konawe, yang memiliki luas wilayah 6.118,72 km² dan terdiri dari 28 kecamatan serta 57 kelurahan, saat ini dihuni oleh 270.829 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang tersebar dan tantangan geografis, Bupati menekankan pentingnya pelayanan publik yang cepat, merata, transparan, dan berpusat pada masyarakat tanpa terkecuali—baik di wilayah perkotaan maupun pelosok daerah.
“PPPK adalah inti kekuatan pemerintah. Di mana pun Saudara ditempatkan, jadikan itu sebagai ruang pengabdian tertinggi. Jangan berhenti belajar, sederhanakan proses kerja, dan dukung transformasi digital,” tegas Bupati Yusran.
Sebelumnya, pada awal tahun 2026, Bupati Yusran telah mencanangkan “Dekade Kerja Nyata” bagi birokrasi Konawe, menginstruksikan seluruh ASN untuk meninggalkan pola kerja seremonial menuju kerja terukur dan akuntabel. Ia juga memerintahkan BKPSDM untuk segera menuntaskan redistribusi PNS dan PPPK ke desa-desa dan kelurahan guna memperkuat pelayanan dasar di akar rumput.
Di akhir pemaparannya, Bupati Yusran Akbar mengajak seluruh PPPK untuk memiliki komitmen: “Satu aparatur, satu pengabdian, satu tujuan: Pelayanan terbaik untuk masyarakat Konawe.” Dengan semangat profesionalisme dan integritas, diharapkan PPPK mampu menjadi motor percepatan pembangunan dan menjawab tantangan zaman, sekaligus menjaga nama baik pemerintah daerah di mata publik.
Kegiatan orientasi ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan visi antara pimpinan daerah dan jajaran aparatur sipil, guna mewujudkan Kabupaten Konawe yang berdaya saing, sejahtera, adil, dan berkelanjutan. JM
