Anggota DPRD Konawe, Kristian Tandabioh, SH, M.AP, secara eksklusif menyatakan dukungan penuh dan siap mengalokasikan anggaran khusus untuk pembentukan Tim Terpadu Unit Pelaksana Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) hingga level desa, seraya menilai pendekatan sosialisasi selama ini gagal membendung darurat narkoba di kawasan pertambangan
Konawe, PERSADA KITA.ID – Sebuah langkah revolusioner dalam perang melawan narkotika mulai digulirkan di Kabupaten Konawe. Tidak lagi berhenti di tingkat kecamatan, DPRD Konawe memastikan Tim Terpadu P4GN akan dibentuk hingga ke seluruh desa, sebuah terobosan yang diyakini menjadi ujung tombak pemutusan mata rantai peredaran gelap narkoba.
Dukungan keras itu disampaikan langsung oleh Kristian Tandabioh, SH, M.AP, saat memimpin delegasi DPRD dalam Focus Group Discussion (FGD) tertutup bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Konawe, Rabu (21/1/2026) kemarin. Dalam forum eksklusif tersebut, Kristian melontarkan kritik pedas terhadap metode pencegahan yang selama ini berjalan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau kita terus hanya bicara sosialisasi di sekolah dan seminar, kita sedang berbohong pada data. Itu sudah gagal. Sekarang saatnya aksi tempur. Desa adalah garda terdepan, dan kita akan pasang Tim P4GN di sana,” tegas Kristian dengan nada geram di ruang rapat.
Politisi muda ini menyoroti temuan mengejutkan bahwa pusat peredaran narkotika saat ini tidak lagi di kota, melainkan telah bermetamorfosis ke wilayah-wilayah pertambangan rakyat dan emas di Konawe. Menurutnya, para bandar memanfaatkan tingginya transaksi uang dan minimnya pengawasan di area tambang sebagai pasar basah.
“Data intelijen kami mengarah ke sana. Jika kita dapat sampel dan bukti di lokasi tambang, tim terpadu ini punya kewenangan untuk mengungkit sampai ke akar-akarnya. Dari asal barang siapa, jaringan pengedarnya siapa, hingga pelindungnya. Jangan berhenti di bandar kecil,” ujarnya.
Keterbatasan Anggaran yang kerap menjadi alasan klasik mandeknya program pemberantasan narkoba, bagi Kristian, bukan lagi halangan. Ia menyatakan DPRD Konawe tidak hanya memberikan restu regulasi, tetapi juga siap mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara khusus untuk membiayai operasional Tim Terpadu P4GN tersebut.
“Jangan bilang tidak ada uang. Masalah anggaran adalah urusan kami di DPRD. Kami siap menjembatani, mengalokasikan, bahkan mengawal agar setiap rupiah yang dipakai untuk memberantas narkoba tepat sasaran. Ini darurat narkoba, tidak ada alasan untuk menunda,” pungkas Kristian menutup sesi wawancara eksklusif.
FGD tersebut akhirnya menyepakati rancangan awal pembentukan tim yang akan dikomandoi oleh BNNK Konawe, dengan pengawalan ketat dari komisi I DPRD Konawe. Target pilot project akan dimulai di tiga desa dengan zona merah narkoba tertinggi di kawasan Konawe Utara dan sekitar wilayah pertambangan. JM
Tinggalkan Balasan