“Apakah masuk akal Dinas PU dipimpin oleh sarjana non teknis?. Ini tidak nyambung. Ketika orang yang tidak pernah sekolah terkait bidang konstruksi dan jalan menduduki jabatan sentral, maka program cendrung tidak akan tuntas,”
Konawe, PERSADA KITA.ID — Puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Konawe menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Konawe, Senin (26/10/2026). Dalam aksinya, massa menyuarakan aspirasi terkait dugaan penyimpangan proyek sanitasi, serta menyoroti kepemimpinan di lingkup Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Bupati LSM LIRA Konawe, Sumantri, dengan lantang menyampaikan kritik pedasnya. Meski menyoroti berbagai persoalan, massa aksi justru memberikan apresiasi dan memuji kepemimpinan Bupati Konawe, Yusran Akbar, beserta Wakil Bupati, Syamsul Ibrahim. Mereka menilai pasangan tersebut memiliki komitmen kuat untuk membenahi sistem pemerintahan dan keuangan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami mengapresiasi sosok pemimpin yang amanah ini yang mampu merubah sistem keuangan menjadi lebih baik. Hanya saja, kesalahan dan kelemahan ada pada penempatan pejabat di Dinas PU,” tegas Sumantri dalam orasinya.
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti penempatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PU Konawe yang dinilai tidak sesuai dengan latar belakang keilmuan. Hal ini dianggap menjadi akar dari kemungkinan adanya kekeliruan teknis di lapangan.
“Apakah masuk akal Dinas PU dipimpin oleh sarjana non teknis?. Ini tidak nyambung. Ketika orang yang tidak pernah sekolah terkait bidang konstruksi dan jalan menduduki jabatan sentral, maka program cendrung tidak akan tuntas,” ujarnya.
Massa aksi juga membawa dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang menyoroti dugaan korupsi masal pada program sanitasi Kementerian PUPR dengan paket pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Individual 50 KK. Sumantri mengungkapkan temuan fisik di lapangan yang dinilai tidak masuk akal.
“Program sanitasi di Desa Matanggorai di Padangguni dan Desa Lalohao, Kecamatan Wonggeduku senilai Rp1,776 miliar untuk 50 Kepala Keluarga. Temuan kami, ada pembangunan jamban lebih dari 1 meter dengan anggaran Rp14 juta. Saya bukan orang teknik, tapi melihat kondisi fisiknya, ini sangat tidak masuk akal,” bebernya.
Aksi yang berlangsung kondusif ini berakhir dengan penyampaian aspirasi kepada Asisten Satu Setda Konawe, Agus Suyono, SPd MPd sebagai perwakilan Pemerintah Kabupaten Konawe. Massa menegaskan agar tuntutan mereka tidak berhenti di meja birokrasi, melainkan harus sampai langsung ke meja Bupati Konawe untuk segera ditindaklanjuti.
“Kedatangan kami hari ini adalah misi kemanusiaan dan ganti Kepala Dinas PU dengan figur yang berkompeten di bidang konstruksi,” tutup Sumantri.
Hingga berita ini ditayangkan, plt Kepala Dinas PU Kabupaten Konawe belum memberikan jawabannya atas konfirmasi wartawan persadakita.id. (Jems)
