Pemerintah Siapkan 80 Ribu Koperasi Desa Merah Putih, Didanai dari Dana Desa

“Kami ingin setiap desa memiliki lembaga ekonomi yang kuat, sehingga tidak hanya bergantung pada bantuan, tapi bisa mandiri melalui koperasi,”

PERSAADAKITA.ID | Jakarta

Pemerintah Indonesia berencana membangun 80 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Program ini akan memanfaatkan Dana Desa sebagai sumber pendanaan utama, meskipun besaran anggaran spesifik belum diumumkan secara rinci.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hal tersebut dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025). Ia menekankan pentingnya optimalisasi penggunaan dana desa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas.

Dana Desa Jadi Modal Awal, Tiap Kopdes Dapat Rp3-5 Miliar

Meski Sri Mulyani belum merinci alokasi anggaran khusus untuk program ini, Menteri Koperasi dan UKM ,Budi Arie Setiadi sebelumnya menyatakan bahwa setiap desa akan mendapatkan modal awal Rp3-5 miliar untuk membangun Kopdes Merah Putih. Jika diakumulasikan, total kebutuhan pendanaan untuk 80 ribu koperasi bisa mencapai Rp400 triliun.

Anggaran tersebut akan diberikan sebagai **pinjaman lunak** yang harus dikembalikan oleh masing-masing koperasi setelah usahanya berjalan. Pembiayaan ini diharapkan dapat memicu kemandirian ekonomi desa sekaligus mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah.

Tiga Strategi Pengembangan: Baru, Revitalisasi, dan Kemitraan Kelompok Tani

Program Kopdes Merah Putih akan dikembangkan melalui tiga pendekatan utama:
1. Membangun koperasi baru di desa yang belum memiliki lembaga ekonomi berbasis koperasi.
2. Merevitalisasi koperasi yang sudah ada tetapi kurang produktif.
3. Memperkuat kelompok tani dengan mengintegrasikannya ke dalam ekosistem koperasi.

“Ini bukan sekadar membangun struktur, tapi memastikan koperasi benar-benar berfungsi sebagai penggerak ekonomi desa,” tegas Budi Arie.

Dana Desa Telah Tersalur Rp19,8 Triliun, Pemerintah Pastikan Pengawasan Ketat

Sri Mulyani mengungkapkan, hingga 31 Maret 2025, realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp 19,8 triliun (27,9% dari total APBN). Ia menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan setiap rupiah digunakan secara efektif.

“Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar belanja daerah, termasuk Dana Desa, DBH, DAU, dan DAK, benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resmi, dilansir pada Jumat (11/4/2025)

Ia mengakui bahwa pengawasan ketat terhadap APBN mungkin membuat beberapa pihak tidak nyaman, namun hal ini diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Kopdes Merah Putih: Solusi Tingkatkan Kesejahteraan Desa

Program ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak UMKM dan ekonomi produktif di pedesaan. Dengan pendekatan koperasi, masyarakat desa dapat mengelola sumber daya lokal secara kolektif, mulai dari pertanian, peternakan, hingga usaha mikro berbasis digital.

“Kami ingin setiap desa memiliki lembaga ekonomi yang kuat, sehingga tidak hanya bergantung pada bantuan, tapi bisa mandiri melalui koperasi,” pungkas Sri Mulyani.

Pemerintah akan segera menyusun panduan teknis dan pendampingan agar Kopdes Merah Putih dapat berjalan efektif. Jika sukses, program ini berpotensi menjadi salah satu legacy ekonomi kerakyatan di era pemerintahan Prabowo-Gibran. (*)