“Stabilitas harga pangan bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama.” Kalimat itu dilontarkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat meresmikan Gerakan Pangan Murah di Kendari, yang melibatkan Kadin, BPN, dan Pemprov Sultra.
Kendari, PERSADA KITA.ID – Dalam upaya memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pangan Nasional (BPN), dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) meluncurkan Gerakan Pangan Murah di Kota Kendari, Selasa (26/8/2025). Acara strategis ini dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan dihadiri oleh Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie, Kepala BPN Arief Prasetyo Adi, dan Gubernur Sultra Andi Sumangerukka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gerakan Pangan Murah yang digelar di Kota Kendari ini menjadi bagian dari upaya kolaboratif lintas sektor untuk menekan inflasi pangan, menjaga stabilitas harga, serta memastikan ketersediaan bahan pokok yang terjangkau bagi masyarakat luas. Kegiatan ini juga menjadi langkah nyata menuju swasembada pangan nasional, sesuai arahan Presiden RI.
Dalam sambutannya, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
“Ketersediaan dan keterjangkauan pangan adalah hak dasar rakyat. Ketahanan pangan tidak bisa dibangun sendiri-sendiri, tapi harus melalui gotong royong nasional. Kadin siap menjadi jembatan antara pelaku usaha dan pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pangan adalah isu strategis yang menjadi perhatian utama Presiden.
“Negara merdeka adalah negara yang merdeka dari ketergantungan pangan. Stabilitas harga pangan adalah tanggung jawab bersama, dan saya minta seluruh kepala daerah aktif memantau pasar secara rutin,” tegasnya.
Gerakan ini juga melibatkan pelaku UMKM, petani lokal, dan distributor pangan untuk menyediakan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, telur, dan daging dengan harga di bawah pasar. BPN berperan sebagai koordinator logistik, sementara Pemprov Sultra menyediakan infrastruktur dan pendukung lapangan.
Gubernur Sultra Andi Sumangerukka menyambut baik inisiatif ini.
“Ini momentum penting bagi Sultra untuk menjadi contoh daerah dalam penguatan ketahanan pangan. Kami siap menjadi pilot project gerakan nasional ini,” katanya.
Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menambahkan bahwa program ini akan dikembangkan secara berkelanjutan di daerah-daerah lain.
“Kami akan evaluasi dampaknya di Sultra, lalu replikasi ke wilayah lain. Targetnya, tidak hanya murah, tapi juga berkelanjutan dan berbasis produksi lokal,” jelasnya.
Gerakan Pangan Murah ini diharapkan menjadi langkah awal menuju kemandirian pangan nasional, sekaligus membuktikan bahwa kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat bisa menciptakan solusi nyata bagi rakyat. Dengan dukungan penuh dari Kadin, Kemendagri, BPN, dan Pemprov Sultra, Indonesia semakin dekat dengan swasembada pangan. JM
