“Kami akan segera menyusun langkah strategis di Konawe, termasuk penguatan pendidikan Pancasila dan sinergi kebijakan daerah dengan pusat.”
PERSADA KITA.ID| JAKARTA – Dalam upaya memperkuat ketahanan ideologi bangsa, Bupati Konawe H. Yusran Akbar menghadiri Sarasehan Kebangsaan BPIP bertema “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menghadapi Tantangan Geopolitik Global Menuju Indonesia Raya” di Gedung Nusantara IV, MPR RI, Selasa (20/5/2025). Acara yang diikuti 847 peserta ini menjadi ajang strategis bagi pimpinan daerah untuk menyelaraskan kebijakan lokal dengan tantangan global.

Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani dalam pembukaannya menegaskan, “Keragaman Indonesia bisa menjadi kerentanan jika Pancasila tidak dijadikan pegangan utama. Tanpa Pancasila, kita kehilangan masa lalu dan masa depan.” Pernyataan ini dikuatkan oleh Kepala BPIP Prof. Yudian Wahyudi yang menyatakan sarasehan ini dirancang sebagai ruang dialog lintas sektor untuk memperkuat ketahanan bangsa.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sarasehan menghadirkan pembahasan mendalam dari berbagai kementerian:
Kemenko Polhukam memaparkan ancaman keamanan nasional di tengah persaingan negara adidaya
Kemenlu membahas strategi diplomasi Indonesia dalam menjaga kedaulatan
Kemenko Perekonomian & Kemenkeu menyajikan pendekatan ekonomi berbasis Pancasila menghadapi disrupsi global

Bupati Konawe H. Yusran Akbar menyatakan komitmennya usai acara: “Kami akan segera menyusun langkah strategis di Konawe, termasuk penguatan pendidikan Pancasila dan sinergi kebijakan daerah dengan pusat.”
Rencana konkret yang akan diwujudkan antara lain melalui forum serupa di tingkat kabupaten dengan melibatkan akademisi, pemuda, dan tokoh masyarakat.
Sarasehan ini dinilai sangat strategis mengingat dampak perubahan geopolitik global yang semakin terasa hingga tingkat daerah. “Banyak pembelajaran berharga yang kami dapat, khususnya langkah-langkah menghadapi perubahan global dengan berpedoman pada Pancasila,” ungkap Bupati Yusran Akbar.

Acara yang dihadiri oleh pimpinan lembaga tinggi negara, menteri kabinet, gubernur, dan 514 bupati/wali kota se-Indonesia ini menegaskan kembali posisi Pancasila sebagai kompas bangsa dalam menghadapi tantangan geopolitik yang semakin kompleks. JM