“Pertumbuhan ekonomi yang baik harus berbanding lurus dengan kualitas hidup masyarakat. Rekomendasi ini adalah alat kontrol kami. Bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memperbaiki layanan,”
Konawe, PERSADA KITA.ID – Meski mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 12,28 persen di tahun 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe tetap memberikan catatan kritis. Legislator menilai sejumlah sektor pelayanan publik dan infrastruktur dasar masih membutuhkan perbaikan serius. Hal itu tertuang dalam penyerahan Rekomendasi hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Konawe Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD, Jumat (10/4/2026).
Rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Gedung H. Abd. Samad itu dipimpin langsung Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd, MM, didampingi Wakil Ketua Nuryadin Tombili, ST. Hadir mewakili Bupati Konawe, Sekretaris Daerah (Sekda) Dr. Ferdinand, SP, MH, beserta jajaran kepala OPD dan Forkopimda.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Ketua DPRD I Made Asmaya menegaskan bahwa meskipun capaian makro ekonomi Konawe terbilang impresif—dengan pertumbuhan 12,28 persen pada 2025—hal tersebut tidak serta merta menutupi adanya pekerjaan rumah di tingkat teknis pelayanan kepada masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi yang baik harus berbanding lurus dengan kualitas hidup masyarakat. Rekomendasi ini adalah alat kontrol kami. Bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memperbaiki layanan,” ujar Made Asmaya di hadapan peserta rapat.
Empat Sektor Prioritas: Dari MPP hingga Distribusi Dokter
Rekomendasi yang dibacakan oleh Ketua Komisi I DPRD Konawe, Dedi, S.Si, menyoroti empat sektor utama yang dinilai memerlukan perhatian serius pemerintah daerah:
1. Bidang Pemerintahan
DPRD meminta optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) agar benar-benar menjadi pusat layanan terintegrasi yang cepat dan mudah diakses. Selain itu, pengisian jabatan struktural di lingkungan Pemkab Konawe harus berbasis kompetensi, kualifikasi, dan integritas, bukan sekadar berdasarkan kedekatan politik.
2. Bidang Pembangunan Infrastruktur
Legislator mendorong percepatan perbaikan infrastruktur jalan, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini terisolasi. Peningkatan sarana pendidikan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) serta penguatan sistem irigasi pertanian menjadi prioritas mutlak untuk menunjang produktivitas petani dan perkebunan rakyat.
3. Bidang Kesehatan
Distribusi tenaga medis yang timpang menjadi sorotan tajam. DPRD meminta pemerintah daerah untuk tidak memusatkan tenaga dokter dan perawat hanya di fasilitas kesehatan kota. Pemerataan hingga ke puskesmas-puskesmas di pelosok harus segera diwujudkan.
4. Bidang Keuangan Daerah
“Potensi PAD kita masih belum maksimal,” tegas Dedi. DPRD mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan agresif dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak terlalu bergantung pada dana transfer pusat.
“Laporan hasil pembahasan LKPJ Bupati Konawe tahun 2025 ini kami sampaikan sebagai instruksi kerja dan bahan perbaikan nyata bagi pemerintah daerah,” kata Dedi di hadapan para pimpinan OPD.
Eksekutif: Rekomendasi Akan Dijadikan Bahan Evaluasi Strategis
Menanggapi rekomendasi tersebut, Sekda Konawe, Ferdinand, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPRD. Ia menilai pembahasan LKPJ berjalan konstruktif dan mencerminkan fungsi pengawasan legislatif yang berjalan optimal.
“Hasil pembahasan ini menjadi bukti nyata peran DPRD dalam mengawal program pemerintah daerah. Pemerintah daerah menerima rekomendasi ini dengan penuh tanggung jawab dan akan menindaklanjutinya secara terukur,” ujar Ferdinand.
Ia menegaskan bahwa seluruh rekomendasi akan dijadikan bahan evaluasi strategis dan akan ditindaklanjuti secara bertahap sesuai skala prioritas kebutuhan masyarakat. Menutup penyampaiannya, Sekda menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak semata ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh kepemimpinan yang kuat, kolaborasi, serta sinergi antar pemangku kepentingan.
Rapat paripurna kemudian ditutup dengan komitmen bersama untuk terus mengawal pembangunan Konawe yang lebih baik, merata, dan berkeadilan. (JM)
