Kendari, PERSADA KITA.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengambil langkah cepat mengisi kekosongan kepemimpinan di Kabupaten Kolaka Timur pasca-penahanan Bupati Abdul Azis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu (9/8/2025). Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, secara resmi menyerahkan Surat Penugasan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kolaka Timur kepada Wakil Bupati Yosep Sahaka, Selasa (12/8/2025).
Penyerahan surat bernomor 800.1.3.3/7456 itu dilakukan di Ruang Kerja Gubernur Sultra, di Kendari, dengan dihadiri oleh Ketua DPRD Kolaka Timur Hj. Jumhani dan Penjabat Sekda Kolaka Timur La Fala.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kesempatan itu, Gubernur Andi Sumangerukka memberikan sejumlah arahan penting terkait tugas dan wewenang Plt Bupati, merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Keberlangsungan pemerintahan harus dijaga. Jangan grasa-grusu dalam mengambil kebijakan. Semua harus sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku,” tegas Gubernur.
Ia menekankan bahwa penunjukan Plt Bupati bertujuan memastikan stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan lancar di tengah situasi yang dinamis.
Yosep Sahaka, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati, menyatakan kesiapannya memikul tanggung jawab ini.
“Saya akan menjalankan amanah ini dengan baik, tentunya dengan pendampingan dari Bapak Gubernur,” ujarnya.
Ia berjanji untuk bekerja maksimal demi kepentingan masyarakat dan memastikan tidak ada kebijakan yang terganggu selama masa transisi ini.
Penunjukan Yosep Sahaka sebagai Plt Bupati menunjukkan respons cepat Pemprov Sultra dalam mengantisipasi vakumnya kepemimpinan daerah pasca-penahanan Bupati Abdul Azis oleh KPK.
“Ini langkah preventif untuk menghindari stagnasi kebijakan dan pelayanan publik,” jelas seorang sumber di lingkungan Pemprov Sultra.
Pengangkatan Yosep Sahaka sebagai Plt Bupati bukan tanpa tantangan. Ia harus memulihkan kepercayaan publik setelah kasus korupsi yang menjerat Bupati Abdul Azis.
“Masyarakat Kolaka Timur kini menuntut transparansi dan akuntabilitas. Yosep Sahaka harus membuktikan bahwa pemerintahan tetap berjalan bersih,” ungkap pengamat politik lokal.
Selain itu, ia juga harus menjaga hubungan dengan DPRD dan memastikan program prioritas daerah tidak terbengkalai. JM
