“Sekali lagi, di desa pelibatan Koperasi dan BUMDes menjadi kunci. Presiden bahkan meminta pembentukan 80 ribu koperasi,”
PERSADA KITA.ID | JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah meminta kepala daerah se-Indonesia mendata kebutuhan rumah di wilayah masing-masing, termasuk jumlah rumah tidak layak huni. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (29/4/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fahri menegaskan, pemerintah akan membangun rumah vertikal di perkotaan untuk mengatasi keterbatasan lahan. Sementara di pedesaan, fokusnya pada renovasi rumah dengan melibatkan Koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Sekali lagi, di desa pelibatan Koperasi dan BUMDes menjadi kunci. Presiden bahkan meminta pembentukan 80 ribu koperasi,” ujarnya.
Rapat ini bertujuan memperkuat sinergi pusat-daerah dan mitra pembangunan guna mendukung Program Tiga Juta Rumah dalam ASTA CITA pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran. Selain itu, kegiatan ini juga untuk menyamakan persepsi peran Kementerian PKP sebagai regulator, fasilitator, dan eksekutor dalam penyediaan perumahan.
Fahri menekankan, kolaborasi solid antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan program tersebut.
“Melalui rapat ini, kami harap tercipta kebijakan dan aksi konkret yang operasional, sistematis, serta berkeadilan untuk menangani backlog perumahan di seluruh Indonesia,” pungkasnya. (JM)
