Puluhan mahasiswa HMI Unilaki, PMII yang tergabung kelompok Cipayung demo di Kantor Bupati Konawe. Mereka menuntut efisiensi anggaran, Perda beasiswa, hingga transparansi rekrutmen tenaga kerja.
Konawe, PERSADA KITA.ID – Aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Konawe. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Pertanian Universitas Lakidende (Unilaki) Cabang Konawe, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Konawe yang tergabung dengan Kelompok Cipayung berorasi menuntut sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang dinilai perlu dibenahi, Senin (15/6/2026).
Aksi yang berlangsung sejak siang hingga menjelang sore itu dikawal ketat aparat kepolisian dari Polres Konawe dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemda Konawe. Meski berlangsung nyaris ricuh dengan upaya massa menembus pintu utama kantor bupati, aparat berhasil mengamankan situasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Para demonstran menyuarakan tuntutan tegas agar Pemda Konawe mengurangi kegiatan seremonial di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. “Kami butuh solusi, sebagai wujud tanggung jawab pemerintah. Kami butuh diskusi untuk memberikan masukan kepada Bupati Yusran Akbar agar saran dan pendapat kami bisa diakomodir dalam pelaksanaan pembangunan,” ujar Azriel, salah satu koordinator lapangan.
Ripaldi, Ketua HMI Cabang Konawe, menambahkan bahwa demonstrasi ini lahir dari persoalan kompleks yang menguras tenaga dan pikiran pemuda setempat. “Eksekutif tidak pernah membuka ruang untuk bertemu dengan para pengkritik yang membawa solusi,” tegasnya.
Para demonstran mengaku bangga Bupati Yusran Akbar adalah putra asli Konawe, alumni Universitas Lakidende, dan kader terbaik HMI Cabang Konawe. Namun, mereka kecewa karena pemimpin yang mereka banggakan dinilai sulit ditemui.
“Kami hadir untuk mengingatkan kakanda. Banyak masalah mendesak berasal dari internal pemerintahan daerah. Pembatalan SK Bupati terkait pelantikan TPA Mataiwoi menunjukkan kurangnya integritas. Di tahun pertama, integritas itu harus diuji di situ,” ujar Hardiansyah, Ketua PMII Cabang Konawe.
Satu lagi tuntutan yang mengemuka adalah ketidakadilan capaian penurunan angka pengangguran. Kabupaten Konawe yang memiliki mega industri seperti PDNI, OSS, dan SCM justru tidak mendapatkan penghargaan penurunan pengangguran dari pemerintah pusat. Penghargaan justru diraih kabupaten tetangga seperti Kolaka Utara, Kolaka, dan Konawe Kepulauan.
Selain itu, mahasiswa menuntut adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang beasiswa mahasiswa Kabupaten Konawe. Mereka mengaku beasiswa yang ada selama ini tidak jelas penyalurannya dan cenderung hanya dinikmati segelintir orang.
“Kami tahu tiap tahun ada beasiswa dari pemerintah daerah. Tapi yang jadi permasalahan, kami tidak tahu kapan disalurkan dan berapa anggarannya,” tegas perwakilan PMII.
Dalam soal ketenagakerjaan, demonstran menyoroti tiga perusahaan besar di Konawe yang disebut tidak lagi merekrut tenaga kerja lokal secara transparan, melainkan cenderung menggunakan “orang dalam”.
Demonstrasi sempat memanas ketika massa akan membakar ban bekas dan berusaha menerobos pintu utama kantor bupati. Beberapa orator dengan lantang menyatakan, “Kami datang bukan untuk merebut jabatan. Kami hanya ingin berdiskusi.”
Seorang orator bahkan menyebut, “Inilah bentuk demokrasi di Kabupaten Konawe. Saat kontestasi politik, mereka datang menemui kita. Setelah terpilih, jangankan menemui, keluar dari ruang ber-AC saja tidak mau.”
Mahasiswa berharap pemerintah Kabupaten Konawe mengambil langkah konkret dan tidak menganggap mereka sebagai lawan. Hingga berita ini diturunkan, Bupati Yusran Akbar belum memberikan keterangan resmi. Aksi berakhir setelah aparat keamanan berdialok dengan mahasiswa pengunjukrasa yang sudah menjelang sore hari itu. (JM)
