“Kegiatan seremonial seringkali tanpa disadari mengganggu alokasi anggaran yang seharusnya diprioritaskan untuk program-program strategis,”
PERSADA KITA.ID| Jatim – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau pemerintah daerah (Pemda) untuk menghindari kegiatan seremonial yang berpotensi memboroskan anggaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jatim 2026 di Surabaya, Selasa (29/4/2025).
Tomsi menegaskan bahwa anggaran daerah harus difokuskan pada pencapaian target pelayanan publik yang terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. “Kegiatan seremonial seringkali tanpa disadari mengganggu alokasi anggaran yang seharusnya diprioritaskan untuk program-program strategis,” ujarnya.
Langkah ini sejalan dengan kebijakan efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tomsi meminta Pemda mengurangi belanja yang tidak produktif dan bersifat mubazir. Ia mencontohkan, dalam penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem, sering ditemukan pemborosan anggaran, di mana dana untuk kegiatan pendukung justru lebih besar daripada program inti.
“Misalnya, anggaran stunting Rp12 miliar, tapi hanya Rp2 miliar yang benar-benar sampai ke ibu hamil dan balita. Sisanya habis untuk uang jalan, pelatihan, tenda, atau acara-acara seremonial,” paparnya.
Tomsi juga mendorong agar RPJMD dan RKPD Provinsi Jatim selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektoral dan penyusunan program yang mendukung 83 prioritas nasional, termasuk proyek strategis seperti pengembangan pariwisata, perdagangan, dan pusat layanan jasa.
“Forum Musrenbang ini harus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah,” ucapnya.
Acara tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi, antara lain, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, Menteri PU, Dody Hanggodo, Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak.
Gubernur Khofifah menyambut baik arahan Kemendagri dan berkomitmen mengoptimalkan anggaran untuk program yang berdampak langsung pada masyarakat.
Kemendagri akan memantau implementasi kebijakan ini dan mendorong Pemda lainnya untuk melakukan efisiensi anggaran. “Kami ingin anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan sekadar untuk acara seremonial,” tegas Tomsi. (*)
