“Kami ingin setiap kebijakan di Sultra bersih dari celah korupsi sejak perencanaan. Pendampingan KPK sangat kami butuhkan,”
PERSADA KITA.ID | JAKARTA – Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, mengambil langkah proaktif dalam pemberantasan korupsi dengan melakukan kunjungan kerja ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta, Kamis (19/6/2025). Didampingi 31 kepala perangkat daerah, ia berkoordinasi untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi sejak dini melalui program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) 2025.
Dalam pertemuan yang berlangsung tiga jam itu, Gubernur menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan KPK. “Kami ingin setiap kebijakan di Sultra bersih dari celah korupsi sejak perencanaan. Pendampingan KPK sangat kami butuhkan,” ujarnya. Ia menyebut langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong transparansi di seluruh level pemerintahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sumangerukka menggarisbawahi bahwa pendekatan preventif akan lebih efektif daripada menunggu masalah muncul. “Kalau sudah terjadi, penanganannya jadi rumit. Kami tak ingin pemerintahan tersandera kasus hukum,” tegasnya. Ia pun meminta KPK terlibat dalam pengawasan proyek strategis, seperti infrastruktur dan layanan publik.
Gubernur menjelaskan, upaya pencegahan tidak sekadar mematuhi aturan administratif, tetapi juga mencakup pembinaan SDM aparatur. “Kami akan dorong pelatihan antikorupsi dan penguatan sistem pengawasan internal,” tambahnya. Hal ini diharapkan mampu menekan potensi penyimpangan di tengah anggaran pembangunan yang kian besar.
Kunjungan ini dihadiri oleh pimpinan eksekutif dan legislatif Sultra, termasuk Ketua DPRD Provinsi, Sekda, serta kepala dinas terkait. Hadir pula direktur rumah sakit daerah dan PT Bank Sultra, menandakan komitmen lintas sektor. “Ini bukti keseriusan kami. Korupsi harus dilawan dari semua lini,” ujarnya.
Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Agung Yudha Wibowo menyambut positif langkah Sultra. “Daerah yang datang sendiri ke KPK untuk pencegahan masih jarang. Ini patut dicontoh,” katanya. KPK berjanji memberikan pendampingan teknis, termasuk pemetaan risiko korupsi di sektor rawan seperti pengadaan barang dan tata ruang.
Gubernur menyebut sejumlah proyek prioritas, seperti pembangunan jalan tol dan RS jantung, akan diawasi ketat. “Kami tak mau ada kebocoran dana yang merugikan masyarakat,” tegasnya. KPK diharapkan membantu pemasangan sistem pengawasan real-time berbasis digital.
Pemprov Sultra menargetkan nihil kasus korupsi pada 2025 melalui pendekatan kolaboratif ini. “Kami optimistis dengan dukungan KPK dan kesadaran seluruh OPD,” ujar Kepala Bappeda Sultra. Langkah ini juga akan diperkuat dengan kanal pengaduan masyarakat yang terintegrasi.
Gubernur menegaskan, pimpinan daerah harus menjadi teladan integritas. “Saya dan jajaran wajib transparan dalam keputusan anggaran. Tidak ada ruang untuk kongkalikong,” tegas mantan jenderal TNI ini.
Kunjungan ini bukan akhir, melainkan awal dari kerja sama berkelanjutan. “Pencegahan korupsi adalah investasi untuk masa depan Sultra yang lebih baik,” pungkas Gubernur. Dengan langkah ini, Sultra berambisi menjadi contoh tata kelola pemerintahan bersih di Indonesia Timur. JM
