Bupati Yusran Akbar mengambil langkah strategis: mencegah warganya menjadi korban perdagangan manusia melalui jalur migran ilegal. Dalam sosialisasi yang digelar bersama Imigrasi Kendari, ia mengajak kepala desa dan lurah menjadi garda terdepan edukasi—sekaligus memastikan kehadiran tenaga kerja asing di kawasan industri tetap legal dan bermanfaat bagi daerah.
KONAWE, PERSADA KITA.ID — Di tengah derasnya arus investasi asing di Kabupaten Konawe, Bupati Yusran Akbar, ST., mengambil sikap tegas: mencegah warganya terjerumus menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) non prosedural. Langkah ini diwujudkan melalui sosialisasi kolaboratif bersama Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari yang digelar di salah satu hotel di Konawe, Selasa (30/9/2025).
Acara yang dihadiri puluhan kepala desa dan lurah ini bukan sekadar forum biasa. Ini adalah panggilan darurat. Sebab, menurut Bupati Yusran, Konawe kini menjadi sasaran empuk calo ilegal yang memanfaatkan keterbatasan informasi warga untuk menawarkan “surga gaji” di luar negeri—tanpa prosedur hukum, tanpa perlindungan, dan penuh risiko.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita tidak ingin nama Konawe muncul di pemberitaan nasional karena warganya jadi korban perdagangan manusia atau dieksploitasi di luar negeri,” tegas Yusran dengan nada khawatir namun tegas.
Ia mengungkapkan, modus agen liar kian canggih: menjanjikan gaji puluhan juta, akomodasi mewah, bahkan tiket pulang-pergi—semua demi mengelabui keluarga miskin yang berharap kehidupan lebih baik. Padahal, realitanya justru sebaliknya: banyak PMI ilegal terjebak kerja paksa, tidak dibayar, bahkan menghilang tanpa jejak.
Menyadari bahwa informasi sering kali tidak sampai ke pelosok, Bupati Yusran menempatkan kepala desa dan lurah sebagai ujung tombak pencegahan. “Mereka yang paling dekat dengan warga. Mereka tahu siapa yang sedang kesulitan ekonomi, siapa yang tergoda tawaran ‘kerja di luar negeri’,” ujarnya.
Melalui pendekatan berbasis desa, Pemkab Konawe berharap edukasi bisa menyentuh akar masalah: ketidaktahuan, kemiskinan, dan kurangnya akses informasi resmi. “Kalau warga tahu risikonya, mereka pasti berpikir ulang,” tambahnya.
Investasi Masuk, TKA Harus Legal
Di sisi lain, Bupati juga menyoroti kehadiran tenaga kerja asing (TKA) di kawasan industri Konawe—terutama dari Tiongkok—yang datang bersama mega proyek seperti Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), Obsidian Stainless Steel (OSS), dan rencana pembangunan pabrik oleh IKIP di Routa.
“Investasi ini membawa manfaat besar, termasuk pendapatan daerah dari pajak dan kontribusi TKA. Tapi semua harus sesuai prosedur,” tegasnya. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Imigrasi, dan aparat keamanan untuk memastikan tidak ada TKA ilegal yang menyusup—sekaligus mencegah praktik eksploitasi tenaga kerja lokal.
Kepala Kantor Imigrasi Kendari, yang hadir dalam acara tersebut, menyambut baik inisiatif ini. “Pencegahan lebih baik daripada penindakan. Dan desa adalah kunci utamanya,” katanya. JM
