Kendaraan Dinas Diganti Plat Hitam, Data Ambrol, dan Hilang Misterius!
PERSADA KITA.ID | KONAWE – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe melancarkan operasi penertiban besar-besaran terhadap kendaraan dinas (randis) roda dua, empat, dan enam, Selasa (22/4/2025) pagi. Langkah ini diambil setelah ditemukannya sejumlah penyimpangan serius dalam pengelolaan aset negara, termasuk pemakaian kendaraan dinas untuk mengojek ikan dan kepentingan pribadi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari total 366 unit randis yang tercatat, banyak yang tidak berada di tangan yang semestinya, diganti plat hitam, bahkan hilang secara fisik dan administrasi. Wakil Bupati Konawe menyatakan kondisi ini sudah “tidak bisa ditoleransi” dan menegaskan perlu adanya penertiban menyeluruh.
Randis Dipakai Ojek Ikan, Plat Diganti Hitam
Wakil Bupati Konawe mengungkapkan kemarahan atas temuan penyalahgunaan kendaraan dinas. “Kami temukan ada randis yang dipakai untuk ojek ikan, bahkan banyak yang sudah berganti plat hitam. Ini benar-benar amburadul,” tegasnya.
Ia juga memerintahkan pengecekan dan sinkronisasi data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Datanya si A yang pegang, tapi yang pakai ternyata si C. Saya punya catatannya. Ini menunjukkan lemahnya kontrol selama ini,” tambahnya.
DPRD Konawe Hanya Miliki 4 dari 19 Randis yang Tercatat
Salah satu temuan mencolok terjadi di Sekretariat DPRD Konawe. Dari 19 unit kendaraan dinas** yang seharusnya menjadi aset daerah, hanya 4 unit yang masih berada di bawah kendali sekretariat. **15 unit lainnya** tidak jelas keberadaannya dan siapa yang menggunakannya.
Randis Rusak Akan Dilelang, Stiker Khusus “Aset Negara” Ditempel
Pemkab Konawe juga akan mengelelang kendaraan dinas yang sudah tidak layak pakai, mengingat biaya perawatannya lebih besar daripada manfaatnya. Selain itu, sebagai bentuk pengawasan, seluruh randis akan ditempeli stiker bertuliskan “Aset Negara” untuk mencegah penyalahgunaan.
“Kita pasang stiker sebagai tanda bahwa kendaraan itu milik negara. Tidak boleh dipakai ke pasar, angkut ikan, atau kepentingan pribadi. Ini bagian dari penegakan tata kelola yang bersih,” tegas Wakil Bupati.
Ia memastikan penertiban ini akan dilakukan secara menyeluruh dan tidak tebang pilih, sekaligus mengajak seluruh OPD mendukung upaya pembenahan untuk menciptakan birokrasi yang transparan dan akuntabel. Jems
